logoblog

Cari

Tutup Iklan

Disperkim Gencar Tuntaskan Masalah Perumahan di NTB

Disperkim Gencar Tuntaskan Masalah Perumahan di NTB

Menanggulangi permasalahan perumahan yang masih mengukung banyak masyarakat khususnya di provinsi NTB, Dinas Perumahan dan Permukiman NTB mengadakan Rapat Kerja Penyusunan

Peristiwa

Novita Hidayani
Oleh Novita Hidayani
16 Mei, 2018 05:59:18
Peristiwa
Komentar: 0
Dibaca: 629 Kali

Menanggulangi permasalahan perumahan yang masih mengukung banyak masyarakat khususnya di provinsi NTB, Dinas Perumahan dan Permukiman NTB mengadakan Rapat Kerja Penyusunan Rencana Kegiatan Fasilitasi Pokja PKP provinsi NTB Tahun anggaran 2018 dalam rangka menuntaskan permasalahan tersebut. Bertempat di ruang rapat Disperkim, rapat yang merupakan agenda tahunan ini dihadiri oleh perwakilan setiap SKPD lingkup NTB dan pemangku kepentingan terkait (15/5).

Dalam rapat yang dibuka dan diisi sendiri oleh Kepala Dinas Perkim, I gusti bagus sugiharta ini, dipaparkan bahwa ada dua masalah besar perumahan yang dialami masyarakat NTB. Pertama ketidaklayakan rumah dan kekurangan rumah. 

"47.287 rumah berhasil ditanggulangi Disperkim sampai dengan tahun 2017. Sementara sisanya, 249 ribu belum terselesaikan. Tugas kita adalah berkerjasama untuk mempercepat penuntasan masalah tersebut dengan giat berdiskusi dan beraksi bersama," jelas Kadis. 

Lebih jauh Kadis Perkim menjelaskan harapan bersama untuk menuntaskan permasalahan perumahan layak huni di antaranya, meningkatnya pemenuhan kebutuhan rumah layak huni yang didukung dengan prasarana dan sarana utilitas (psu). Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan lingkungan permukiman sehat.  Meningkat partisipasi pihak swasta dalam pemenuhan rumah layak huni.

Koordinasi antar program kegiatan dan antar Pemerintahan terkait perumahan kawasan pemukiman. Meningkatkan anggaran pemerintah dalam memfasilitasi penyediaan perumahan layak huni juga perlu dicapai untuk menjawab persoalan pemukiman yang tengah dihadapi. 

 

Baca Juga :


"Selain itu, untuk menggecarkan penuntasan kita perlu melibatkan pemerintahan desa dalam mendukung RLH melalui anggaran ADD. Sehingga dalam 25 tahun rencana penuntasan bisa dipersingkat menjadi 10 tahun," lanjut Kadis. 

Raker Penyusunan Rencana Kegiatan Fasilitasi Pokja PKP provinsi NTB Tahun anggaran 2018 ini juga dihadiri oleh H. Bulera selaku Kasatker SNVT penyediaan perumahan Prov NTB yang memaparkan penanggulankekurangan rumah (back log). Hadir juga Drs. Saptono Tjahjojoewoni  selaku TA Perencanaan perumahan Prov NTB, serta Ketua Forpera Ir. Arnas Amrullah yang memperkaya rapat kerja tahunan ini. (tim media) 



 
Novita Hidayani

Novita Hidayani

email: hidayaninovita@gmail.com facebook: Novita Hidayani twitter: @yfoundme

Artikel Terkait

0 KOMENTAR

Belum ada komentar.
Berikan Komentar Bermanfaat Meski Satu Kalimat
 
 

TULIS KOMENTAR

Silahkan Login terlebih dahulu untuk mengisi komentar.
 
Copyright 2008 - 2018 | kampung-media.com. All rights reserved.
 
Tutup Iklan