logoblog

Cari

MAS di Kayangan-Lombok Utara

MAS di Kayangan-Lombok Utara

Majelis Adat Sasak melaksanakan Lokakarya Peran Komunitas Adat dalam Upaya Pengurangan Resiko Bencana sebagai Bagian dari Penyusunan Rencana Strategis di Aula

Peristiwa

SAB & MAPAN
Oleh SAB & MAPAN
30 Agustus, 2019 12:01:46
Peristiwa
Komentar: 0
Dibaca: 2533 Kali

Majelis Adat Sasak melaksanakan Lokakarya Peran Komunitas Adat dalam Upaya Pengurangan Resiko Bencana sebagai Bagian dari Penyusunan Rencana Strategis di Aula Kantor Camata Kayangan, pada hari kamis tanggal 29 Agustus 2019. Pesertanya,  Masyarakat Adat Dari Kecamatan Kayangan dan Bayan, Majelis Pengemban Adat Bayan (Mapan), dan Narasumber  dari BPBD Privinsi Nusa Tenggara Barat,  dan Dewan Pengurus Cabang (DPC)  ACT NTB.

Sambutan R.  Sawinggih mewakili Camat Kayangan menyampaikan tentang gempa merupakan isyarat dari sang pencipta,  sehingga sudah waktunya kita mengambil hikmah dari musibah yang kita alami. Banyak pemikiran Madyarakat Kita tentang arsitektur yg berdampak kepada Masyarakat.

Arsitektur tradisional merupakan tempat tinggal yang sudah teruji oleh alam,  waktu yang lama dan terbukti tahan terhadap gempa. Di Masyarakat Adat terdapat dua jenis asli,  yaitu bale mengina dan bale balaq.  Bale mengina sebagai tempat tinggal untuk daerah dataran tinggi,  karena konstruksinya tehan terhadap cuaca angin yang kencang. Sedangkan bale balaq merupakan tempat tinggal didaerah pesisir,  karena tahan terhadap abrasi dan tantangan lain di daerah pesisir. Bale Balaq sendiri dibagi 2 yaitu, Bale Balaq Loang Dodek dan Bale Balaq Sembageq (Tengah Hutan).

Pasca gempa saat ini banyak yang ingin rumah kayu,  tetapi bahan alam/kayu justru sudah tidak tersedia atau mencukupi. Jika semua korban gempa membangun rumah dengan kayu,  maka sangat tidak mungkin,  sehingga perencanaan kedepan bisa dilihat dari sisi pengembangan kayu sebagai bahan bangunan rumah.

Lalu Irawan sebagai Sekretrais II Majelis Adat Sasak (MAS) mengungkapkan tentang kegiatan ini terselenggara atas inisiatif dari Masyarakat Adat yang disampaikan kepada MAS.  MAS tidak hanya berbicara tradisi,  tetapi banyak juga melakukan kajian-kajian lain,  salah satunya pengurangan resiko bencana.

Resiko bencana itu perlu disikapi untuk mengurangi resiko-resiko yang ditimbulkan.  Pengurangan Resiko Bencana sebagai salah satu program strategis di MAS. Out Put dari kegiatan hari ini adalah adanya document tentang pengurangan resiko bencana gempa bumi berdasarkan kearifan local yang dimiliki oleh Komunitas Adat, yang selanjutnya document tersebut bisa digunakan untuk oleh pihak terkait dalam kegiatan kedepan.

Ibu Lisnur Komalasari selaku Kepala Bidang Perencanaan BPBD Provinsi Nusa Tenggara Barat menyampaikan tentang isu bencana kurang diperhatikan oleh Masyarakat sebelumnya (sebelum gempa). Ketidak siapan Masyarakat terhadap kebencanaan membuat mereka panic, koordinasi yang tidak baik antar semua pihak, distribusi logistic kacau, dan keamanan terganggu, itulah yang terjadi ketika tahun 2018 Lombok dilanda gempa.

Tidak hanya pada kesiap siagaan saat bencana yang kurang baik, tetapi pasca bencana dimasa Rehab Rekonpun ternyata NTB tidak siap, hal ini bisa dilihat dari proses pembangunan rumah warga korban gempa yang begitu lamban, serta data yang semraut menyebabkan bantuan rumah tidak merata. Masyarakat dijadikan sebagai Obyek, belum mampu sebagai Subyek dalam penangan bencana yang terjadi satu tahun yang lalu.

Ibu Kabid Perencanaan juga menyampaikan tentang hak Masyarakat untuk mendapatkan perlindungan social dan rasa aman, lebih-lebih bagi kelompok rentan. Mendapatkan pendidikan, informasi dan ganti rugi dari pemerintah atas kegagalan konstruksi bangunan. Tandas Narasumber pertama dalam lokakarya tersebut.

Lalu Muhammad Alpian sebagai Ketua Cabang ACT NTB dalam penyampaian sebagai nara sumber kedua mengungkapkan, bencana merupakan pengajian yang harus terus menerus dibicarakan dalam berbagai tempat dan di berbagai elemen Masyarakat, terutama dikalangan pendidikan demi kesiapan generasi penerus dimasa yang akan datang.

Pengetahuan local sebenarnya hampir diseluruh daerah sudah memeiliki ilmu bagaimana membangun rumah sebagai tempat tinggal (konstruksi), peran Masyarakat Adat yang seharusnya lebih besar, tetapi tidak banyak yang terakomodir karena kendala berbagai factor. Kendala tersebut karena pengetahuan local yang tidak terdokumentasi dengan baik sehingga tidak semua pihak menjadikannya sebagai refrensi dalam kebencanaan dan penanggulangannya.

 

Baca Juga :


Selesai penyampaian dua nara sumber tersebut dilakukanlah sesi diskusi. Dalam sesi diskusi terdapat beberapa pertanyaan dan penyampain saran, bahkan banyak yang mengungkapkan tentang kearifanlokal yang ada di Masyarakat Adat Lombok Utara, khususnya Kedatuan Bayan yang hadir pada Lokakarya tersebut.

Salah satu warga dari Masyarakat Adat Sesait yaitu Bapak Abdul Wahab menyampaikan tentang penerima bantuan rumah korban gempa yang harus memiliki Kartu Keluarga (KK), tetapi dijelaskan langsung bahwa ketentuan tersebut sudah perbaharui, dimana sekarang ini bisa dengan mengggunakan surat keterangan oleh pihak terkait/Desa atau bisa juga dengan menggunakan surat pernyataan.

Ungkapan lain yang paling banyak disampaikan adalah tentang cara hidup Masyarakat sekarang yang cenderung pada kekinian, dengan bentuk rumah batu bata yang dianggap mewah, sementara arsitektur local dianggap kumuh dan tidak sehat (seiring dengan program pemerintah Rumah Tidak Layak Huni).

Salah satu Pejabat Adat dari Karang Bajo, yaitu Bapak Nikrana yang saat ini sebagai Pembekel Adat Karang Bajo menyampaikan tentang erat hubungan Masyarakat Adat dengan alam, memiliki ritual yang berhubungan dengan kebencanaan yang disebut dengan Asuh Gubuk. Masyarakat Adat Lombok Utara butuh pengakuan dalam regulasi, sehingga segala kearifan local yang dimiliki bisa dijalankan, termasuk pada pengelolaan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) yang saat ini menjadi Geopark dunia.

Kita sama-sama tahu, saat ini TNGR tidak lagi mengakomodir pengetahuan dan awik-awik yang ada di Masyarakat Adat dalam segala pengelolaan. Semua keputusan diambil sepihak oleh TNGR, kaloupun melibatkan Masyarakat hanya orang atau golongan tertentu saja. Tandas Pembekel Karang Bajo.

Pada sesi terakhir diskusi, Lalu Prima selaku Ketua Pengurus Wilayah Aliansi Masyarakat Adat (AMAN) Nusa Tenggara Barat (NTB) juga menyampaikan tentang posisi Masyarakat Indonesia dalam Undang-undang, dimana Masyarakat Adat sampai saat ini belum memiliki Undang-undang khusus. Perjalanan AMAN dalam memperjuangkan UU begitu panjang, tetapi sampai tahun 2019 inipun belum bisa disahkan.

Ketua PW AMAN NTB juga menyebutkan tentang adanya rencana pembangunan pemerintah yang tidak didasarkan pada kebutuhan atau keinginan Masyarakat. Hal ini dapat dilihat pembanguan rice GP yang ada di Lombok Tengah dan rencana Global Hub di Kayang – Lombok Utara. Bapak Lalu Prima menyambung ungkapan sebelumnya, Masyarakat kita tidak pernah terbayang atau bermimpi sedikitpun tentang Rice GP dan Global Hub, tetapi justru itu yang diprogramkan oleh pemerintah.

Tentu menjadi PR kita bersama untuk kedepannya, dimana kita harus saling merangkul dan bahu membahu untuk bersama menjaga nilai-nilai yang ada di Bumi Lombok, dimana nilai-nilai tersebut sangat baik dan harus terpelihara sampai anak cuku kita, karena itu semua merupakan warisan dari para leluhur pendahulu kita. Kebersamaan dan rasa kegotong royongan serta kekeluargaan yang erat, tentu akan member ruang juga kepada kita dan anak-anak muda untuk ikut mengambil peran dalam program yang dibuat pemerintah, termasuk Rice GP dan Global Hub.



 

Artikel Terkait

0 KOMENTAR

Belum ada komentar.
Berikan Komentar Bermanfaat Meski Satu Kalimat
 
 

TULIS KOMENTAR

Silahkan Login terlebih dahulu untuk mengisi komentar.
 
Copyright © 2008-2019 | kampung-media.com. All rights reserved.
 
Tutup Iklan