Pengukuhan Pengurus LPAD Lotim

Kehadiran Lembaga Perlindungan Anak Daerah Lombok Timur sangat perlu seperti apa yang disampaikan oleh Dr.Yanis Maladi Asisten 3 pada saat pengukuhan pengurus LPAD Lombok Timur kemarin rabu, 10 Desember 2014 untuk periode masa bakti 2014-2019, mengingat kasus anak di Lombok Timur cukup banyak hak-hak anak dipasung antara lain dalam dunia pendidikan, anak banyak yang sekolah belum sarapan shg mereka tdk maksimal mengikuti pelajaran terutama sekolah yang berada di pedesaan. Ini semua akibat ketidak siapan orangtua mereka akibat kondisi ekonomi, dan aturan masuk sekolah jam 07.00, menurut asisten 3 hampir 60% murid tidak sarapan waktu berangkat sekolah, sehingga menurut beliau adanya dana BOS dapat diusulkan membantu siswa miskin dalam penyiapan sarapan di sekolah sehingga para siswa dapat konsenterasi belajar. Ini penting mengingat daerah NTB mayoritas wilayah pedesaan dan kondisi ekonomi bisa dikatakan rendah dapat dilihat dari urutan standar upah minimum NTB urutan terendah ke 2 setelah NTT (sumber viva.com) TV ONE. Bisa  jadi kondisi ekonmi ini membuat banyak anak dikorbankan hak-haknya, seperti adanya sekolah ketika anak terlambat dipulangkan, berarti hak anak menuntut ilmu telah dipasung, anak terpaksa kawin di bawah umur karena orang tua tidak sanggup memenuhi kebutuhan anak, seperti kasus yang ditemukan oleh Zulkarnain,SH. Mengadakan survei di 2 kecamatan masing 2 Desa ditemukan kasus perkawinan anak di bawah umur sebanyak 49 orang selama tahun 2013. Ada juga kasus di temuka perkawinan seorang putri kelas 2 SMP dan putranya kelas 1 SLTA yang di sampaikan oleh tim LPAD Lotim dan kedua ortu mereka mau melangsungkan pernikahan, ketika tim datang ke tempat kejadian alasan orang tua pihak perempuan adalah suatu aif kalau anaknya dikembalikan karena sudah merari, inilah suatu hal menjadi ganjalan bagi rekan-rekan lpad lotim. Mengingat hukum yang berlaku dalam pernikahan belum sejalan, UU Perlindungan anak orang boleh menikah usia  18 tahun (UU no 22 th 2003) UU perkawinan 74 anak perempuan menikah usia 16 dan laki- lai 19 tahun, belum lagi hukum adat merariq, kalau sidah terjadi harus dilangsungkan perkawinan, sehingga untuk menyamakan/menyatukan perbedaan ini maka pemerintah bersama masyarakat harus menyadari kepentingan atau hak anak untuk menjadikan generasi ini lebih siap mengjadapi masa depannya, bukan kah tantangan anak makin lama semakin sulit kita ingat kata bijak "persiapkan anak-anak mu agar ia mmpu hidup di zamannya". Bertitik tolak dari ini apa yang disampaikan oleh Asisten 3 harus ada wadah hukum baru yang dapat berlaku di daerah tersebut yaitu PERDA. Kami kira ini sangat baik untuk di wilayah NTB yang di sebagian besar kabupaten kota ada yang melakukan adat merarik ini. Belum lagi kasus-kasus lain yang terjadi pada anak antara lain anak hars jadi buruh membantu menvari nafkah, anak yang terlibat miras dan narkoba akibat kurang pengawasan/kepedulian masyarakat terutama ortu, anak yang terkena kasus prustitusi, anak yang tersandung kenakalan yang berakibat fatal, kebut-kebutan di jalanan, anak terlibat perjudian, anak terlibat kasus hamil di luar nikah akibat pergaulan bebas, anak terlibat pemutusan sekolah karena pengaruh lingkungan, kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah atau dirumah tangga. Dan banyak lagi kasus lainya, bukankahsetiap orang dewasa punya tanggung jawab terhadap anak, namun kita perlu payung hukum yang kuat, sehingga para kadus, para kepala desa para KUA kecamatan memiliki payung hukum yang sama di wilayah NTB ini, begitu juga dengan aparat yang terkait. Disamping cara kuratif di atas perlu jiga pemerintah melakukan prefentif yaitu mengadakan penyuluhan tentang bahaya perkawinan dini, tentang bahaya pergaulan bebas, bahaya narkoba, dan kerugian putus sekolah, kerugian dari kecelakaan berlalu lintas dan bahaya lainnya yang menyangkut hal-hal merugikan anak sebagai generasi penerus bangsa. Dalam hal ini gubernur atau Bupati bisa memberi tugas kepada instansi SKPD terkait untuk mengadakan penyuluhan di sekolah-sekolah dan di desa-desa bahkan di dusun-dusun melalui kegiatan jummat keliling atau safari jumat, dan kegiatan imtaq atau apel bendera hari senin setiap sekolah. Saya otimis ika semua ini dilakukan oleh pemerintah secara menyeluruh dan serentak maka generasi NTB ke depan akan sukses sehingga IPM NT bisa berada pada urutan-urutan diatas setengah dari provinsi di Indonesia katagori berhasil. (Hasan Al-Idrus/abah hasan, anggota LPAD Lotim, guru SMA Terara). Jurit, 11/12/2014. []- 05

Advertisement

Artikel Terkait

Advertisement

Artikel Populer

Artikel Terbaru