Gerakan Kepemimpinan Perempuan Diluncurkan

Dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan (TPB) atau SDGs, Institut KAPAL Perempuan dan Lembaga Pengembangan Sumber Daya Mitra dari program MAMPU menginisiasi sebuah gerakan SDGs yang responsive gender. Gerakan ini bertujuan untuk mengikat komitmen dan kerjasama berbagai pemangku kepentingan dalam memastikan kesetaraan gender dan prinsip inklusif terintegrasi dalam 17 tujuan SDGs. 

Komitmen kerjasama multipihak ini diluncurkan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA) Dr. Yohana Susana Yembise, Dip. Apling, MA, di Gedung Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu (25/07/18). Peluncuran ini diitandai dengan penyerahan Deklarasi multipihak dan dokumen rekomendasi hasil konsultasi publik kepemimpinan perempuan dalam pencapaian SDGs oleh Menteri KPP dan PA kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat. 

Koordinator Program Gender Watch Ririn Hayudiani dalam laporannya menjelaskan, gerakan kepemimpinan perempuan yang diluncurkan ini merupakan akumulasi dari hasil pembelajaran selama 4,5 tahun kerjasama Institut KAPAL Perempuan, LPSDM, Pekka dalam program MAMPU di Lombok Utara dan Lombok Timur. Secara khusus pembelajaran ini diambil dari implementasi strategi penghapusan kemiskinan melalui kepemimpinan perempuan. 

Penguatan kepemimpinan perempuan ini merupakan bagian dari Kemitraan Australia - Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (MAMPU).  Sebuah  inisiatif  bersama  antara  Pemerintah  Indonesia  (diwakili oleh Bappenas) dan  Australia  (diwakili oleh DFAT) yang  bertujuan  untuk meningkatkan akses perempuan miskin di Indonesia untuk layanan dan program pemerintah lainnya dalam  rangka  mencapai  kesetaraan  gender dan  pemberdayaan  perempuan melalui kemitraan organisasi masyarakat sipil (OMS) dan Pemerintah Indonesia. 

” Hasil pembelajaran dan komitmen seluruh pemangku kepentingan ini diluncurkan sebagai gerakan kepemimpinan perempuan untuk memastikan pencapaian SDGs yang responsif gender, inklusif dan transformatif,” jelasnya.

Sementara itu, Gubernur yang diwakili Sekretaris Daerah NTB Ir. Rosyadi H. Sayuti, M.Sc., PhD dalam sambutannya menyampaikan bahwa dalam rangka pencapaian SDGs terkait isu gender, yang pertama adalah bagaimana agar perempuan di dalam pembangunan, khususnya pembangunan masyarakat, dapat secara nyata meningkat dari waktu sebelumnya. 

” Tujuan yang lebih konkrit adalah meningkatkan wawasan dan derajat kesehatan. Sehingga akan membuat mereka bisa berpartisipasi lebih aktif dalam pembangunan,” tuturnya.

Kegiatan ini dilaksanakan bersamaan dengan peringatan Hari Anak dan Kampanye Stop Perkawinan Anak di NTB. Dihadiri 1.100 peserta dari unsur pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemerintah Daerah di 10 kabupaten/kota, anak-anak, remaja, organisasi perempuan, organisasi masyarakat sipil,  Forum Kerukunan Umat Beragama, Organisasi Masyarakat Adat, Jurnalis, Akademisi, Kelompok Disabilitas, Jaringan Masyarakat Sipil untuk Pencapaian SDGs tingkat nasional, Mitra Pembangunan, DFAT, Sekretariat MAMPU, Filantropi, mitra MAMPU (Koalisi Perempuan Indonesia, Pekka, Migrant CARE, BhakTi, Aisyiyah, dan Yayasan Kesehatan Perempuan) dan Organisasi Perempuan Akar Rumput yang sebagian besar dihadiri oleh Sekolah Perempuan Lombok Utara dan Lombok Timur. (tim media).

Advertisement

Artikel Terkait

Advertisement

Artikel Populer

Artikel Terbaru