Pernyataan Sikap Jaringan Gusdurian Terkait Papua

Kita Semua Bersaudara. Pekan ini, di tengah kegembiraan masyarakat merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia, sebuah insiden kekerasan kembali terjadi di Papua. Warga memblokade sejumlah ruas jalan di Manokwari, bahkan kantor DPRD provinsi Papua Barat terbakar. Eskalasi kemarahan warga ini ditengarai terpicu oleh peristiwa-peristiwa kekerasan sebelumnya yang terjadi di Malang dan Surabaya Jawa Timur.                                        

Demonstrasi mahasiswa Papua pada tanggal 15 Agustus 2019, di Kota Malang, diserbu dan dibubarkan paksa oleh massa lain. Satu hari setelahnya, 16 Agustus 2019, asrama mahasiswa Papua diserbu massa karena isu perusakan bendera merah-putih. Pengepungan dan penyerbuan itu disertai dengan intimidasi, caci-maki, dan provokasi rasial. Sabtu (17/8), aparat kepolisian masuk ke dalam asrama dan mengangkut para mahasiswa ke Polrestabes Surabaya. 

Peristiwa-peristiwa ini kemudian memicu kemarahan warga Papua karena telah diperlakukan secara diskriminatif dan tidak adil. Aksi solidaritas Papua muncul di berbagai kota, termasuk yang memanas di sejumlah kota di Papua.
 
Membaca perkembangan tersebut, Jaringan Gusdurian perlu menyampaikan pernyataan sikap. Pernyataan ini dilandasai oleh semangat kesetaraan dan kebinekaan Indonesia. Seharusnya perbedaan-perbedaan kita, baik fisik maupun pemikiran tidak lagi memancing kebencian dan reaksi berlebihan. Ujaran yang bersifat rasis dan merendahkan orang lain tidak boleh terjadi. Karena itu penyelesaian segala perbedaan harus dilakukan berdasar kesetaraan, keadilan, dan kemanusiaan.  
 
Harus diakui bahwa masalah Papua mengandung ketidaksetaraan dan perlakuan ketidakadilan serta trauma kekerasan yang mendalam dan perbedaan latar belakang tradisi dan sejarah. Oleh karena,  persoalan Papua harus diletakkan dalam semangat mengembalikan trauma dan menunjung kesetaraan serta menegakkan keadilan tersebut. 
 
Jaringan Gusdurian menyadari sepenuhnya bahwa selama ini Papua sebagai tempat yang memiliki kekayaan alam melimpah justru menjadi kawasan yang tertinggal di Indonesia. Karena itu keadilan dan perlakuan yang tidak setara masih terjadi di Papua hingga sekarang. Masyarakat Papua harus dihargai martabatnya sebagai sesama anak bangsa Indonesia yang mempunyai hak yang sama dan setara.
 
Gus Dur di masa hidupnya, baik sebagai warga negara biasa maupun pemimpin Islam dan negara telah memberi teladan tentang kepedulian akan situasi yang ada di Papua. Gus Dur selalu mengedepankan dialog dan pelibatan tokoh-tokoh non-formal seperti kepala Suku dan Pemimpin agama dengan prinsip partisipatif, non-kekerasan, dan adil. Langkah Gus Dur untuk mengembalikan nama Papua sebagai nama resmi dan kebolehan pengibaran bendera bintang kejora sebagai bendera kebangaan dan identitas kultural  masyarakat Papua bagian dari pendekatan tersebut. Teladan ini perlu dicontoh sehingga warga Papua tidak lagi diperlakukan secara diskriminatif, didengar aspirasinya, serta dihargai martabat kemanusiaannya.
 
Dengan landasan seperti itu, kami menyatakan sikap sebagai berikut:

  1. Mengecam keras perlakuan yang tidak adil dan ujaran kebencian serta penghinaan serta tindakan pengepungan, penyerbuan, intimidasi, dan kekerasan terhadap mahasiswa asal Papua di Surabaya dan Malang.
  2. Meminta kepada aparat kepolisian untuk melindungi segenap warga negara Republik Indonesia dari ancaman kekerasan berbasis kesukuan, warna kulit, dan agama.
  3. Meminta aparat kepolisian untuk bisa menghentikan segala bentuk tindakan persekusi yang bertentangan dengan hukum dan HAM, serta menegakkan hukum bagi yang melangar termasuk mereka yang melakukan ujaran kebencian.
  4. Meminta kepada aparat penegak hukum untuk mengusut pihak-pihak yang melakukam intimidasi dan provokasi rasial karena bertentangan dengan mandat UU no 40/2008 tentang Penghapusan diskriminasi berdasarkan ras dan etnis.
  5. Menyerukan kepada aparat pemerintah maupun keamanan untuk tidak menggunakan cara-cara adu domba dalam menyelesaikan permasalahan dengan warga Papua.   
  6. Menghimbau kepada masyarakat Indonesia untuk menahan diri dan tidak terpancing sertaikut aktif menciptakan kedamaian.  

“Perdamaian tanpa keadilan adalah ilusi"
 
*Alissa Wahid*
*Koordinator Jaringan Gusdurian Indonesia*

_Cp: (Rifa)_

Advertisement

Artikel Terkait

Advertisement

Artikel Populer

Artikel Terbaru